Mendikbud: Tidak Akan Ada Komersialisasi PTN - Berita Kampus I Informasi online Mahasiswa
Headlines News :

Info Beasiswa

Info Beasiswa Lainnya... »

Label 1

Komunitas

INFO LOMBA

Info Lomba Lainnya... »
Home » , » Mendikbud: Tidak Akan Ada Komersialisasi PTN

Mendikbud: Tidak Akan Ada Komersialisasi PTN

Written By Wacana Kampus on 28 Maret 2012 | 17.49.00

JAKARTA, Wacanakampus.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjamin, kebijakan otonomi penuh di perguruan tinggi negeri (PTN) tidak akan mengarah pada komersialisasi di dunia pendidikan tinggi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, otonomi penuh menjadi salah satu pilihan tata kelola keuangan dalam Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi (RUU PT). Namun, dia menyadari banyak masyarakat yang menolaknya karena takut menjadi awal dari privatisasi PTN dan terjadi komersialisasi pendidikan.

Mendikbud pun menjamin otonomi penuh tidak akan mengarah ke privatisasi. Sekalipun PTN memilih otonomi penuh, pemerintah masih dapat ikut campur dalam pengelolaannya. Mantan menkominfo ini menjelaskan, pemerintah tidak akan lepas tangan, apalagi soal pembiayaannya. Hingga saat ini, ujarnya, Kemendikbud sedang memerinci apa saja item yang akan diolah PTN secara otonomi penuh.

"Pemerintah akan memerinci terlebih dulu soal bagaimana pengelolaan keuangan, perencanaan, investasi, kerja sama, norma, tarif, dan utangpiutang sebuah kampus," ungkap Nuh di Gedung Kemendikbud, Jakarta, kemarin.

Nuh menyatakan, meski RUU PT merupakan inisiatif DPR, pemerintah akan tetap berusaha meyakinkan lembaga legislatif itu bahwa meskipun otonomi penuh, pengelolaan PTN akan dipegang pemerintah.

Mantan Rektor ITS ini melihat ada beberapa hal yang menarik dari RUU PT. Yang paling kritis adalah jaminan akses yang disepakati pemerintah. Semua anak bangsa, ujarnya, berhak memiliki akses yang sama.

Anggota Komisi X DPR Tubagus Dedi Gumelar mengatakan, Fraksi PDIP mengusulkan agar PTN tetap menggunakan tata kelola keuangan semiotonomi. Sikap ini berbeda dengan yang ditunjukkan pemerintah yang mendukung diberlakukannya otonomi penuh.

"Silakan kalau mau otonomi penuh untuk mengatur akademik, tapi kalau pembiayaan harus tetap dari APBN dan melibatkan pemerintah," tandasnya.

Dedi khawatir, jika diberlakukan otonomi penuh maka biaya pendidikan cenderung akan dibebankan kepada mahasiswa. Menurut dia, implementasi tersebut tidak sesuai dengan semangat perluasan akses pendidikan yang diamanatkan oleh peraturan perundangan.


Sumber : Okezone
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Nasional

More on this category »
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Berita Kampus I Informasi online Mahasiswa - All Rights Reserved
Original Design by Creating Website Modified by Adiknya