KEMELUT HARGA BAHAN BAKAR MINYAK

Oleh ; Ady Suriadi [1]

Rencana pemerintah yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per April 2012 tentu menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Salah satu alasan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak khususnya yang bersubsidi adalah untuk menekan pembengkakan anggaran melalui Perubahan Anggaran dan Belanja Negara yang disebabkan oleh harga minyah mentah dunia yang semakin tinggi. Namun penulis akan mencoba untuk tidak masuk dalam kemelut perdebatan antara pro dan kontra dalam tulisan ini. Ada beberapa pandangan sederhana dalam melihat Bahan Bakar Minyak ; 1) minyak bumi termasuk non-renewable resource dan pemanfaatannya inter-temporal, karenanya kita harus menghematnya agar tidak dihabiskan sekarang demi kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu cara untuk menghematnya adalah harga seyogyanya mewakili harga ekonominya yaitu kalo barangnya langka harganya mestinya mahal, kalo berlimpah harganya akan murah. Kalau setuju bahwa BBM langka dan harganya mahal maka kebijakan transportasi dan industri perlu ditata ulang untuk menyesuaikan diri, transport misalnya perlu transportasi massal yg hemat BBM, industri juga demikian. Kebijakan lain tidak perlu semua anggota masyarakat membayar dengan harga yang sama. Ini pengaturannya tidak mudah karena kelemahan kita dalam manajemen. 2) Minyak bumi akan menjadi sejarah (ditinggalkan) dan beralih ke energi alternatif termasuk nuklir, kalo memilih nuklir maka riset dan persiapan untuk itu sudah dilakukan sejak dini, ini juga tidak mudah karena bukan hanya ditentang banyak negara maju tapi juga orang dalam negeri termasuk kaki tangan negara maju. pertanyaannya, punyakah kita nyali seperti Iran ?

Matinya semangat riset energi alternatif dan kemacetan lalu lintas di mana-mana karena membludaknya pemakaian mobil & motor pribadi, salah satu penyebabnya adalah murahnya harga BBM di negara kita. Salah satu kelemahan pemerintah kita adalah sering meluncurkan kebijakan tunggal tanpa diamankan oleh sejumlah kebijakan lain yg mendukung. Contoh konkritnya, kalo kebijakan hemat minyak bumi, maka harga dinaikkan, pajak kendaraan pribadi dinaikkan sehingga diharapkan pemakaian kendaraan pribadi menurun. Untuk itu diperlukan kebijakan pengembangan transportasi massal, selanjutnya biaya parkir kendaraan pribadi juga harus mahal dst.

Jika menggunakan logika ekonomi memang sulit untuk tidak menerima kenaikan harga BBM. Pasalnya hukum kelangkaan dimana kondisi jumlah konsumsi BBM domestik jauh lebih besar jika dibandingkan produksinya menyebabkan prilaku harga menunjukan trend yang meningkat sepanjang waktu kalaupun turun itu sifatnya temporal. Hal ini diperparah dengan masalah klasik dunia industri termasuk minyak bumi yakni biaya logistik yang teramat mahal yang terkandung dalam harga keekonomian. Jika melihat kandungan biaya logistik pada harga keekonomian minyak bumi olahan (BBM) mencapai 10 kali lipat biaya produksi, ini kondisi abnormal mengingat rata- rata kandungan biaya logistik pada semua komoditi industri hanya 30% harga keekonomiannya. namun ini bisa dimaklumi karena mata rantai produksi BBM amat panjang sehingga nilai ekonomi cenderung lebih tinggi hingga tiba konsumen akhir.

Menjadi pertanyaan sekarang apa benar dinegara kita ini terjadi kelangkaan dimana demand BBM cenderung amat besar dibandingkan supply, angka 65 juta kilo liter/pertahun konsumsi kita sebenarnya dan produksi 39.5 juta/pertahun. Kalau memang terjadi kelangkaan mengapa penyelendupan BBM ke negara tetangga tidak pernah berhenti justru meningkat sepanjang waktu meskipun perbedaan harga memang menjadi akar utama. Namun argumen ini memang lemah apalagi sebagai orang yang pernah kuliah ekonomi tidak boleh bepergang pada hal-hal yang sifatnya spekulatif dan prasangka bisa- bisa dituding tidak ilmiah.

Sikap kita dalam jangka pendek sulit untuk tidak menerima kenaikan ini, pilihan kebijakan "klasik" pemerintah adalah menaikan harga BBM demi menyelematkan anggaran supaya defisit anggaran tidak terlalu besar. Entah perwujudan kebijakan pemerintah macam apa untuk menyelamatkan "robekan" anggaran yang terlalu besar. Kabar terakhir pemerintah akan menaikan harga BBM sebesar Rp.1.000 - 1.500 perliter tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menetapkan harga baru ini.

Kalau harus menaikan harga BBM tentunya pilihan kebijakan yang kita nantikan adalah kebijakan yang tidak terlalu merugikan pemerintah maupun masyarakat, miriplah dengan kondisi prisoner dillema dalam game theory. Masalahnya ketika pemerintah menaikan harga Rp.1.000 - 1.500/liter BBM tidak memenuhi unsur keadilan dalam masyarakat kita. Berdasarkan survei yang dilaksanakan Bank Dunia tahun 2010 terhadap pemakai BBM bersubsidi ditemukan bahwa ternyata telah terjadi ketimpangan dalam pengalokasian sasaran penerima BBM bersubsidi, dengan kata lain kebijakan subsidi BBM tahun 2010 adalah tidak tepat sasaran. Hasil survei ini membuktikan bahwa sebanyak 25% dari kelompok rumah tangga dengan penghasilan tertinggi (kelompok rumah tangga kaya) justru menerima alokasi subsidi sangat tinggi yaitu sebesar 77%; sebaliknya sebanyak 25% dari kelompok rumah tangga dengan penghasilan terendah (miskin) ternyata hanya menerima alokasi subsidi sangat rendah yaitu sekitar 15%. Kesimpulan ini juga diperkuat dengan temuan survei tersebut bahwa sebagian besar yaitu sekitar 53% yang menikmati subsidi BBM tersebut adalah kelompok masyarakat yang memakai mobil pribadi roda-4. Lebih jauh lagi, bila dilihat dari distribusi alokasi BBM bersubsidi ini ternyata sebagian besar yaitu sekitar 59% dari penerima BBM bersubsidi berada di wilayah Jawa-Bali, sisanya hanya sekitar 41% dari penerima BBM bersubsidi berada di wilayah luar Jawa-Bali sehingga menjadi tidak adil antarwilayah[2]. Bukankah yang seharus membayar lebih mahal pada orang yang mengkonsumsi banyak. Nampaknya kita tidak mau bersusah payah menyusun kebijakan yang berpihak pada prinsip keadilan "who eat more must pay more".

Apakah harga BBM perlu dinaikkan atau tidak ? dari kacamata ekonomi selalu menganalisis dari sudut pandang paling sederhana, kebutuhan dan proyeksi kebutuhan, supply dan proyeksi pasokan atau dengan hukum kelangkaan,permasalahan harga minyak naik disebabkan oleh dua hal sekaligus yaitu pasokan yang terganggu dan Demand  nya meningkat. Mau atau tidak mau harga minyak akan terus naik dan harga BBM dalam negeri akan ikut naik, kenaikannya berapa? Disinilah butuh simulasi untuk menghitung cost dan benefitnya.

Ada beberapa solusi jangka pendek yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia (1) Subsidi energi dalam jangka menengah harus mendekati angka zero percent. Lebih baik subsidi BBM dialihkan untuk membangun infrastruktur, dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, riset bidang energi alternatif, dan juga cash transfer untuk mengamankan yang short term, tinggal sekarang regulasi dan manajemennya yang harus diperbaiki. Subsidi hanya menguntungkan orang kaya dan menengah ke atas. Secara bertahap persentase subsidi energi harus dikurangi. kalau dalam  dalam APBN 2011 92,7 triliun yang berarti sekitar 10 persen APBN maka tahun 2012 angkanya diturunkan lagi hingga hanya 7 persen, tahun 2013 menjadi 5 persen, hingga 2015 tinggal hanya 2,5 persen atau lebih rendah. Langkah ini tentu kurang populer karena memaksa semua orang termasuk sektor industri melakukan adjustment  dalam budgettingnya, yang tidak bisa meng adjust bisa jadi mengalami  kebangkrutan atau kalau rumah tangga bisa mati kelaparan. Disinilah pentingnya kebijakan lain, misalnya terkait dengan pangan, energi alternatif,dan lainnya. Kebijakannya tidak bisa tunggal tetapi harus integrated. Kalau core masalahnya harga energi maka related problem nya juga harus diatas secara bersama – sama. Koordinasi lintas sektor dan antar level pemerintahan menjadi penting,  (2) Harga BBM sulit dihindari untuk tidak naik dalam satu tahun ini merujuk pada kecenderungan pasokan dan permintaan energi global yang terus naik (apalagi kondisi timur tengah yang semakin memanas), sehingga cash transfer  atau dengan pola yang mirip untuk menolong kelompok masyarakat yang tidak siap menanggung beban harga energi tinggi harus dilakukan kembali. Membiayainya bagaimana ? switching anggaran harus dilakukan, departemen dan pemerintah daerah harus lebih irit dalam membelanjakan anggarannya, semua pengeluaran tidak terlalu penting ditunda dan dialihkan untuk memback up kebijakan cash transfer yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, (3) Pemerintah jangan hanya menolong masyarakat miskin tetapi juga UMKM harus dipikirkan, khususnya UMKM yang beban pengeluaran energinya besar, bagi mereka bisa dilakukan pengecualian atau melalui mekanisme lain, membantu mengurangi ongkos produksi pada biaya input dan pembayaran lainnya, (4) pemerintah harus mengumumkan rencana jangka panjang pengembangan energinya yang integrated dengan proyeksi pengembangan industri, transportasi, dan pertumbuhan rumah tangga menengah dan kaya yang banyak memerlukan energi listrik, tanpa ini, setiap kebijakan hanya akan menjadi pemadam kebakaran, (5) apa tidak sebaiknya masalah energi diserahkan saja kepada pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah propinsi, pemerintah pusat cukup sebagai fasilitator dan pembantu umum atau supervisor bagi daerah yang dari sisi kapasitas keuangan dan sumber daya manusia sangat tidak memungkinkan untuk mandiri energi. Hal ini mungkin saja dilakukan mengingat negeri kita yang terdiri dari pulau-pulau dengan karakteristik berbeda. Kita tidak mungkin mengelola energi kita sama dengan cara Eropa swasembada energi atau Amerika.

Konsekwensi kenaikan harga BBM tentu akan memicu inflasi bila melihat histori inflasi jika ada kenaikan BBM, inflasi akan selalu mencapai dua digit. ini memiliki konsekunesi terhadap pendapatan riil yang menurun dampaknya akan semakin terasa pada kelompok pendapatan miskin dan hampir miskin akan semakin yang akan semakin menurun terutama kaum miskin kota dan penduduk miskin yang ada dipelosok. tentunya strategi kebijkan pemerintah untuk menalangi pendapatan rill masyarkat yang semakin menurun kita nantikan pula.
konsekunsi lainya jika inflasi tinggi maka tentunya BI rate yang cenderung turun pada satu tahun terakhir akan memiliki potensi untuk naik lagi tentunya ini merupakan momok bagi perbankan yang menurunkan tingkat bunga kreditnya yang terlalu rendah pasca penurunan BI rate bakal mengalami negatif spread tapi hampir semua perbakan tidak menurunkan tingkat bunga kredit secara ektrim pasca BI rate mengalami penurunan secara gradual pada satu tahun terakhir pada tingkat bunga perbakan diperkirakan akan meningkat lagi memiliki potensi untuk menekan pertumbuhan kredit lebih ekspansif tergantung besarnya BI rate dan sebaran tingkat bunga perbankan.

Harapan jangka panjang adalah kita sangat haus dengan energi alternatif maka salah satu menekan harga minyak bisa turun ketika ia memiliki barang subtitusi (energi alternatif) hal ini bisa terlaksana ketika Research and  Development  energi alternatif terus didorong dan dikembangan namun sayangnya kegiatan ini bukan tidak ada tapi eksistensi terus di tekan bahkan dihilangkan melaui kekuatan politik dan ekonomi negara maju.

Alternatif yang ditawarkan di atas mungkin ada yang menilai radikal, tapi seharusnya itu sudah dipikirkan dan jauh sebelumnya dilakukan dengan tahap-tahapan strategis, tanpa gejolak. Akar masalahnya ada pada pilihan ideologis sistem ekenomi kita, kalau fondasinya pada model liberal-kapitalis, maka apapun artefak (kebijakan) yg diambil, pasti berorientasi pada keuntungan korporasi dunia. Apakah Indonesia memiliki keberanian seperti Chaves dan Mahmoud Ahmadinejad yang punya nyali untuk melawan (tidak populer) dimata World Bank, IMF, AS,dan antek-anteknya. Sepanjang komprador, korporatokrasi, dan korporasi dunia yg kelola akan terus begini dan tidak akan memeberi solusi yang menguntungkan rakyat indonesia. Namun perlu diingat pekerjaan yang pertama yang harus dilakukan untuk menjalankan tawaran- tawarabn tersebut diatas adalah basmi  dulu koruptor – koruptor yang ada di negeri ini karena sepanjang korupsi masih jadi bisnis di indonesia, maka pilihan-pilihan apapun, tidak akan lebih baik.

---

[1] Sekjend Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI)

[2] Bali Post Edisi 19 November 2011