Intelektual dan Asketisisme Modern

Oleh Edisius Riyadi Terre 

 Masyarakat risiko. Demikian kata Anthony Giddens untuk melukiskan realitas dunia kontemporer yang kita hidupi ini. Dimetamorkannya realitas eksistensial kita laksana “Juggernaut” (truk besar) yang meluncur tanpa kendali, tanpa seorang pun mampu menghentikannya.[1] Lain lagi dengan Jim Grote dan John McGeeney[2] yang menamai dunia kita sekarang sebagai “masyarakat korban”. Semua orang berlomba-lomba bukan cuma mencari korban tetapi, bahkan, menjadi korban itu sendiri. Keduanya mengambil contoh kisah tentang seorang nyonya setengah baya yang dengan sengaja menumpahkan kopi McDonald ke gaun yang dikenakannya lalu menuntut perusahaan tersebut dengan tuduhan melakukan malaservis. 

 Itulah dua model penggambaran masyarakat global. Bagaimana dengan masyarakat lokal kontemporer kita? Ada yang menggambarkannya sebagai kapal Titanic yang karam setelah menabrak gunung es, lalu penumpangnya kacau balau, mencari selamat sendiri-sendiri. Di sana ada tangis duka, ada decak kagum, ada skeptisisme, ada ironi, ada cinta, ada muslihat, ada jerit lirih nan miris, dsb.dst. Saya sendiri lebih cenderung menamai masyarakat kita sebagai “masyarakat curiga”. Semua saling mencurigai, saling menuduh, saling menyalahkan. 

Tipikal masyarakat seperti itu ternyata telah lama kita nafasi. Kita bisa merunutnya hingga ke zaman monarki bahkan hingga ke zaman Adam dan Hawa. Dalam masyarakat curiga ada “permainan menyalahkan” (blame game), meminjam istilah Grote dan McGeeney. Kaum reformis menyalahkan Orde Baru, Orde Baru menyalahkan Orde Lama, Orde Lama menyalahkan kolonial, kolonial menyalahkan kaum monarki, kaum monarki menyalahkan golongan feodal, dst. Di zaman Orde Baru: kaum intelektual ICMI menyalahkan intelektual CSIS, “mafia Harvard” menyalahkan “mafia Barkley” dan sebaliknya, intelektual “independen” menyalahkan intelektual “istana” dan sebaliknya. Masa reformasi: masyarakat kritis didukung intelektual “jalanan”, atau sebaliknya, menyalahkan rezim “wangsa” Soeharto. Litani blame game ini masih bisa berlanjut tanpa ujung. 

 Permainan menyalahkan dan saling curiga di antara para intelektual dan terhadap intelektual itu sendiri, pada hemat saya, menarik sekali untuk dicermati. Bukan untuk ikut serta dalam permainan konyol itu. Tetapi “gugatan” terhadap intelektual menandakan sekaligus mengimplikasikan betapa strategis dan pentingnya peran mereka dalam geliat dinamika peradaban bangsa (dan dunia). Harian Kompas dan Jawa Pos beberapa tahun lalu pernah menggelar polemik seputar eksistensi cendikiawan dalam konser besar peradaban manusia Indonesia kontemporer. Nama­nama yang tampil ketika itu, yang sempat saya ingat, antara lain: Th. Sumartana, Anton Hagul, R. William Liddle, Mohamad Sobary (Kompas); Abdurrahman “Gus Dur” Wahid, Cak Nun, Y.B. Mangunwijaya (sekarang alm.), Ariel Heryanto, Franz Magnis­Suseno (Jawa Pos).

 Dari beberapa isu yang dapat saya tangkap ketika itu, ada sebuah isu yang hingga sekarang sangat menggelitik pemikiran dan nurani saya: Di manakah posisi kaum intelektual dalam dinamika peradaban manusia? Dan karena kekuasaan merupakan isu sentral sepanjang zaman dalam dimensi sosial eksistensial kemanusiaan, maka pertanyaan besar di atas dapatlah lebih difokuskan: Di mana posisi kaum intelektual ketika berhadapan dengan kekuasaan? Tulisan ini tidak berpretensi mengulangi, apa lagi memulai kembali polemik yang tiada ujungnya itu. Bukan pula maksud saya untuk menawarkan “jalan ketiga” — meminjam istilah Giddens — atau “poros tengah” — meminjam istilah Amin Rais dkk. (Dalam konteks hubungan antara intelektual dan kekuasaan itu, apa memang ada “jalan tengah”?) Keterpanggilan saya di sini terletak pada satu kata: paradigma.

 Saya mencoba menawarkan sebuah paradigma yang barangkali tidak baru sama sekali, tetapi membutuhkan kerendahan hati dan keterbukaan nurani serta keriangan budi untuk memahaminya, kendati itu berarti saya dan pembaca terpaksa harus berdiri di dua sisi yang berseberangan. Saya mengajak sidang pembaca yang terhormat untuk memahami eksistensi cendikiawan atau intelektual dengan berkaca pada dinamika sejarah perkembangan asketisisme monastik tradisional hingga modern.  

Posisi Kaum Intelektual 

 Pada hakikatnya, tak seorang pun manusia yang benar­benar steril dari kekuasaan. Knowledge is power, kata Francis Bacon. Yang berilmu, yang berkuasa; kaum intelektual secara inheren adalah penguasa dalam arti dan bentuk yang lain. Adapun kekuasaan dalam tulisan ini (sebagaimana sering diperdebatkan dan dipolemikkan) lebih dilihat dalam arti politis. Ungkapan Bacon di atas mudah sekali tergelincir menjadi: Power is knowledge, yang memiliki kuasalah yang memiliki akses terhadap ilmu. Sementara, kekuasaan mudah sekali disalahgunakan, power tends to corrupt, kata Lord Acton. Dalam situasi menjebak itulah kaum intelektual ada (being) dan hidup (exist). Mereka sepertinya harus melakonkan Oedipus Complex yang memberikan tekanan ganda (double bind): kamu harus begini — tidak boleh begini, kamu harus begitu — tidak boleh begitu. Di hadapan kekuasaan, secara dikotomis dan tidak adil, dan karena itu dilematis, intelektual ditempatkan pada dua sisi berseberangan. Pertama, sebagai intelektual bebas­independen (free­floating intellectual) seperti yang ditawarkan Karl Mannheim, atau “intelektual menara gading”, meminjam istilah Mohamad Sobary. Kedua, sebagai intelektual organis (organic intellectual) sebagaimana dianjurkan Antonio Gramsci. Terhadap intelektual tipe pertama, ada suara miris lirih menyedihkan, sebagaimana dikisahkan Agung Wibawanto (Bernas, 1996), tentang surat seorang Amerika kepada Soe Hok Gie. “Seorang intelektual yang bebas,” tulisnya, “adalah seorang pejuang yang sendirian. Selalu. Mula­mula ia membantu menggulingkan suatu kekuasaan yang korup untuk menegakkan kekuasaan lain yang lebih bersih. Tetapi sesudah kekuasaan baru itu berkuasa, ia akan terasing lagi dan akan terlempar keluar dari sistem kekuasaan. Ini akan terjadi terus menerus. Bersedialah menerima nasib ini, kalau mau bertahan sebagai intelektual yang merdeka: sendirian, kesepian, menderita.” Ada pula suara menghentak. Intelektual seperti itu dituduh hanya bisa “omong besar” meminjam istilah Cak Nun, atau sebagai “lalat­lalat hamil tua”, sebagaimana digugat seorang budayawan muda, Whani Dharmawan, dalam karyanya, Lalat­Lalat, yang dipentaskan mahasiswa ISI Yogyakarta dalam Festival Mahasiswa Seni se­Indonesia 1992 silam. (Saat pementasan, kalau tidak salah ingat, Cak Nun berada persis di belakang saya.) Mereka dituduh hanya bermain­main seputar retorika, teori, dan analisis semata, tidak menukik pada aktus, menghindari tanggung jawab. Sebaliknya, terhadap intelektual golongan kedua, Julian Benda melontarkan cemoohan sarkastis: pelacur(an) intelektual. Bagi Benda, intelektual yang melacurkan kebenaran dan moralitas — dua pusaka yang harus dilindungi dan senantiasa diperjuangkan kaum cerdik cendikia — hanya demi nafsu serakah kekuasaan, tidak pantas menyandang nama harum itu. Tampaknya Benda membenarkan aksioma Lord Acton di atas. Kalau demikian yang terjadi, siapa lagi yang diharapkan sebagai penjaga gawang kemanusiaan yang berkebenaran dan bermoral. Kaum intelektual telah dilindas demoralisasi akibat sakralisasi kekuasaan, hakikatnya terkooptasi oleh tahta kekuasaan yang cenderung korup dan hegemonik. Pemiskinan intelektual (intellectual impoverishment) meraja lela karena kehilangan independensi, fairness, dan objektivitas. Asketisisme Modern American Heritage Dictionary (Liddell & Scott) mendefinisikan asketik sebagai “seorang yang menolak kenikmatan hidup bersama (bermasyarakat) dan menjalani kehidupannya dalam suatu disiplin diri yang sangat ketat-mengekang”. Sehingga dalam tradisi monastisisme tempo dulu, asketisisme diartikan sebagai upaya melepas-bebaskan jiwa dari raga, yang mengarah pada pemisahan yang tegas antara bentuk-bentuk kecemasan (atau keinginan) duniawi yang meningkat dengan mortifikasi (pe-mati-an) keinginan dan nafsu duniawi (Grote & McGeeney, 1997). Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo[3] mencatat bahwa dalam dinamika sejarah peradaban manusia Indonesia, kita mengenal beberapa contoh klasik kisah asketik tradisional, antara lain Arjunawiwaha, ataupun kisah pendirian kerajaan Ngayogyakarta oleh Panembahan Senapati. Laku tapa yang dilakukan adalah untuk memperoleh kesaktian, dan kesaktian dijadikan dasar kekuasaan. Oleh karena itu, dalam konteks Jawa tradisional – menurut Ben Anderson, sakti identik dengan kuasa (power). Bertapa, prihatin, nglakoni, dalam konteks Kebatinan (Kejawen) berorientasi pada penguasaan “dunia-dalam” (inner-wordly) untuk selanjutnya menguasai dunia hidup luar masa kini (outer-wordly, this wordly), atau yang secara populer disebut “menguasai jagad cilik untuk menguasai jagad gedhe”. Peradaban Jepang juga mengenal bahkan sangat kental dengan asketisisme yang tercermin dalam penghayatan etos bushido atau samurai, yang oleh R.N. Bellah[4] dinamakan inner-wordly ascetic; sejarah pun mencatat bahwa etos asketik itulah yang mengantar negeri kimono itu menjadi bangsa yang besar, modern, dan berbudaya tinggi. Sebenarnya, kata asketisisme – yang berasal dari bahasa Yunani, askesis – memiliki makna awal dalam kaitan dengan dunia olahraga, dan tidak memiliki konotasi apa-apa dengan monastisisme (pemisahan jiwa dari raga).

 Askesis hanya berarti “latihan” (exercise) atau “persiapan-dan-pematangan” (training); ia benar-benar hanya berarti praktek yang harus dijalani seorang atlet. Orang-orang Kristen awal mengambil alih metafor olahraga tersebut dan mengembangkan suatu gagasan atau pemahaman akan “atlet spiritual”. Kalau atlet duniawi ber-askesis untuk memperoleh mahkota yang fana, maka atlet spiritual akan memperoleh mahkota yang abadi. Dalam kehidupan monastik modern, asketisisme tidak lagi diarahkan pada pemisahan jiwa dari badan tetapi pada pembebasan kesejatian diri dari kepalsuan hidup. 

Dengan penalaran mimetik dalam konteks kebudayaan modern, yang cakupannya jauh lebih luas dari budaya monastik, mengartikan asketik bukan sebagai seorang yang meninggalkan dunia lalu hidup dalam sebuah biara (alam pertapaan), melainkan sebagai orang yang menerima ketidakbecusan dan ketidakberesan hidup bermasyarakat dan berusaha mengarahkan hidup dengan suatu disiplin diri yang ketat. Dengan menggunakan paradigma asketisisme modern, pertanyaan apakah intelektual vis-à-vis kekuasaan sebaiknya berada di luar atau di dalam tidak perlu lagi diperdebatkan. Intelektual bukanlah makhluk asing dari “negeri di awan”. Ia adalah anak manusia. Ia anak zamannya. Ia menafasi udara kebobrokan zamannya dengan tersenyum. Ia mendetaki detik-detik kenistaan manusia dengan tertawa. Senyum dan tawanya adalah ekspresi asketisisme modern. Maka, pertanyaan yang lebih tepat untuk seorang intelektual adalah: “Bagaimana Anda bisa berinteraksi, berdialog, berkomunikasi dengan dunia modern, dengan realitas degradasi moral dan pengebirian kebenaran di bawah altar kekuasaan dan kecongkakan manusia sebagai “tanda-tanda zaman”-nya, sembari tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dan kebenaran yang Anda yakini?” Jawaban atas pertanyaan di atas tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk praktis, melainkan sebagai konsep etis-eksistensial. Artinya, seorang intelektual sejati tidak menghindari kekuasaan, sebab jika demikian, ia bukan cuma dituduh “tidak membumi” tetapi juga sangat mudah tergelincir menjadi counter-power (kekuasaan tandingan). Nah? Seorang intelektual sejati berjalan bukan cuma “bersama” kekuasaan tetapi “membimbing” kekuasaan. 

Sementara itu, ia menjaga agar dirinya tidak ikut basah ketika menolong orang yang tenggelam. Ia menolong dengan tanpa perlu terjun ke dalam kolam. Gambaran sang resi sejati! Hakikat kesejatian intelektual ini hanya bisa terbentuk melalui askesis yang “tapabrata”. Ia bukan cuma menjalani asketisisme fisik (mati raga) tetapi, lebih dari itu, menjalankan asketisisme sosial (matinya ego). Hanya “atlet intelektual” seperti itu sajalah yang berhak menyandang predikat “sang begawan agung” dan mengenakan mahkota sejati sebagai “guru bangsa” (bahkan “guru bangsa-bangsa). Mungkinkah di negeri yang telah dijangkiti virus instan, gila hormat, gila gelar akademis, gila podium dan mikrofon, gila wawancara ini akan tampil sosok arif nan mulia itu? Mungkinkah dari balik puri-puri yang dikelilingi parit kemunafikan, egoisme, hedonisme, aji mumpung, KKN, ateisme praksis-praktis (beragama tapi tidak beriman) akan muncul sosok sang resi yang egaliter nan arif? Mungkinkah anak-anak negeri ini bisa membedakan mana loyang mana emas, mana yang sejati mana yang palsu? Sesungguhnya, bunda pertiwi sedang hamil. Ia hamil bukan seperti Lalat-Lalat yang hamil tua tapi tak kunjung lahir. Setelah sekian lama akhirnya lahir juga, tapi yang keluar bukannya bayi-bayi lalat yang segar montok molek bestari melainkan bau busuk comberan dari parit-parit kenistaan manusia. Tidak. Negeri pertiwi sedang hamilkan sejuta asa, sejuta harap. Negeri pertiwi sedang menantikan kelahiran putra-putri pembawa 

pencerahan, intelektual asketik, penjaga gawang moral bangsa yang carut marut dilanda krisis dan euforia reformasi yang tak tentu arah. Indonesia modern kontemporer sedang mendamba lahirnya rakyat yang tercerahi kearifan sang begawan, politisi yang terilhami kebijakan sang resi, pemimpin yang dipawangi kemuliaan budi sang pertapa suci, mahasiswa yang menafasi nafas asketik no pain no gain-nya guru bangsa yang bermoral dan berkebenaran. Semoga. 

 Edisius Riyadi Terre adalah seorang yang belajar menjadi intelektual dan belajar asketis dengan harapan semoga menjadi “intelektual asketis”; selain bekerja sebagai peneliti independen dan dosen di UMN, ia menjadi penerjemah dan editor. *

 Tulisan ini pertama kali dipresentasikan dalam sebuah diskusi kecil yang dihadiri sekitar 15 orang yang menamakan diri sebagai kelompok intelektual muda pinggiran di Yogyakarta tahun 2001. Kemudian ditulis ulang dengan beberapa perbaikan untuk kepentingan sebagai pengantar moderator dalam Diskusi Bulan Purnama yang diselenggarakan oleh Jaringan Kerja Budaya pada tanggal 26 April 2002, bertema: “Intelektual di Masa Transisi”. 

[1] Tentang bagaimana Giddens melukiskan dunia kita dewasa ini dengan sangat bagus diparafrasekan oleh Sindhunata dalam “Tanda-Tanda Zaman”-nya, Basis edisi khusus tentang Anthony Giddens, Yogyakarta: 2000.

 [2] Jim Grote dan John McGeeney, Clever as Serpent, Minnesota: The Liturgical Press, 1997.

 [3] Lihat Multi-Dimensi Pembangunan Bangsa, Yogyakarta: Kanisius, 1999, hlm. 119 ff.

 [4] Lihat Tokugawa Religion, 1970.