Jakarta, Wacanakampus.com -
Sikap PKS yang bergabung dengan aliansi PDIP, Hanura,
dan Gerindra untuk menolak kenaikan BBM dalam rapat paripurna di DPR
sangat mengejutkan. Sikap tersebut berseberangan dengan Partai Demokrat
(PD) dan partai mitra koalisi lainnya. Apakah itu artinya PKS siap
keluar dari koalisi?
"Saya tidak mau berandai-andai, yang penting PKS sudah berusaha menyuarakan suara rakyat," ujar Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq usai rapat paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/3/3012).
Luhtfi mengatakan PKS telah menjalani mekanisme demokrasi hingga akhirnya memutuskan sikap demikian. "Secara demokratis proses sudah selesai, kita mengikuti mekanisme demokrasi, dan kita sudah jalani sampai akhir. Apapun pilihan kami, itu pilihan kami. Selanjutnya terserah kepada pemerintah," katanya.
Rapat paripurna pembahasan usulan pemerintah menaikan harga BBM yang berlangsung maraton sejak Jumat (30/3/2012) siang akhirnya dilakukan dengan voting. Hasil voting tersebut 356 anggota DPR menyetujui opsi kedua, yaitu menerima penambahan pasal 7 ayat 6a yang isinya adalah memperbolehkan pemerintah mengubah harga BBM jika harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP) mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dalam waktu 6 bulan.
Opsi ini dipilih partai-partai koalisi, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PAN, dan PKB.
Sementara 82 anggota DPR menyetujui opsi pertama, yaitu tidak ada perubahan apa pun dalam pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 yang isinya tidak memperbolehkan pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun ini.
Opsi ini dipilih PDIP, Hanura,dan Gerindra. Namun Fraksi PDIP dan Hanura melakukan walk out sebelum voting berakhir. Mengejutkan, PKS yang merupakan mitra koalisi dengan tegas menyatakan memilih opsi ini.
"Saya tidak mau berandai-andai, yang penting PKS sudah berusaha menyuarakan suara rakyat," ujar Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq usai rapat paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/3/3012).
Luhtfi mengatakan PKS telah menjalani mekanisme demokrasi hingga akhirnya memutuskan sikap demikian. "Secara demokratis proses sudah selesai, kita mengikuti mekanisme demokrasi, dan kita sudah jalani sampai akhir. Apapun pilihan kami, itu pilihan kami. Selanjutnya terserah kepada pemerintah," katanya.
Rapat paripurna pembahasan usulan pemerintah menaikan harga BBM yang berlangsung maraton sejak Jumat (30/3/2012) siang akhirnya dilakukan dengan voting. Hasil voting tersebut 356 anggota DPR menyetujui opsi kedua, yaitu menerima penambahan pasal 7 ayat 6a yang isinya adalah memperbolehkan pemerintah mengubah harga BBM jika harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP) mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dalam waktu 6 bulan.
Opsi ini dipilih partai-partai koalisi, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PAN, dan PKB.
Sementara 82 anggota DPR menyetujui opsi pertama, yaitu tidak ada perubahan apa pun dalam pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 yang isinya tidak memperbolehkan pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun ini.
Opsi ini dipilih PDIP, Hanura,dan Gerindra. Namun Fraksi PDIP dan Hanura melakukan walk out sebelum voting berakhir. Mengejutkan, PKS yang merupakan mitra koalisi dengan tegas menyatakan memilih opsi ini.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !